Haluannews Ekonomi – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, berencana bertemu Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Pertemuan tersebut bertujuan membahas implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral di Indonesia. Hanif memastikan pertemuan akan segera terlaksana, kemungkinan besar pekan ini. "Segera, teman-teman dari BPLH sudah akan menjadwalkan segera saya ketemu Ibu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati). Mudah-mudahan minggu ini bisa ada waktu beliau," ungkap Hanif kepada wartawan, Senin (20/1/2025).
Related Post
Sebagai persiapan, Kementerian LHK telah menyiapkan laporan tertulis hasil tinjauan sertifikasi karbon. Hanif berharap Kemenkeu segera menetapkan pajak karbon untuk mendorong transaksi karbon dalam negeri yang saat ini masih tergolong rendah. Ia menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pajak karbon telah tersedia, dan implementasinya akan segera dilakukan. "PP sudah ada, nanti akan kita komunikasikan, segera. Ya, saya akan menghadap Ibu Menteri Keuangan untuk diskusi," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah merinci penerapan pajak karbon dalam PP Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Pajak karbon, sesuai PP tersebut, dikenakan atas emisi karbon yang berdampak negatif pada lingkungan. Payung hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), sementara skema dan aturan rinci diatur dalam PP 50/2022. Pertemuan antara kedua menteri ini menjadi sorotan mengingat pentingnya implementasi pajak karbon bagi upaya Indonesia dalam menekan emisi karbon dan mencapai target lingkungan.
Tinggalkan komentar