Haluannews Ekonomi – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), Hery, memaparkan bahwa sektor perbankan nasional diproyeksikan memiliki fondasi yang kokoh menjelang tahun 2026. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa kekuatan tersebut tidak berarti tanpa rintangan signifikan. Tantangan utama yang membayangi industri perbankan, menurut Hery, adalah minimnya permintaan pembiayaan baik dari segmen dunia usaha maupun rumah tangga.
Related Post
Dalam acara Economic Outlook 2026 yang diselenggarakan secara virtual oleh OJK Institute pada Kamis (19/2/2026), Hery menjelaskan bahwa data per November 2025 menunjukkan posisi industri perbankan yang sangat solid untuk menopang ekspansi kredit di masa depan. Indikatornya terlihat dari likuiditas yang melimpah dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang kembali mencapai dua digit, yakni 11,4% secara tahunan (year-on-year). Rasio pinjaman terhadap simpanan (Loan-to-Deposit Ratio/LDR) juga terjaga stabil di kisaran 84%.
"Kondisi ini mengindikasikan bahwa ruang untuk ekspansi kredit masih sangat memadai tanpa perlu menimbulkan tekanan berlebihan pada likuiditas," ujar Hery. Ia melanjutkan, dari aspek permodalan, industri perbankan juga mencatatkan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang impresif, mencapai 26%. Angka ini jauh melampaui ketentuan minimum yang ditetapkan oleh regulator, menyediakan buffer modal yang substansial untuk menahan potensi risiko sekaligus mendukung pertumbuhan kredit yang lebih hati-hati dan berkelanjutan.
Namun, di balik fondasi yang kuat, pertumbuhan kredit hingga Desember 2025 masih berada pada level satu digit. Meskipun angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan pertengahan tahun, Hery menilai bahwa capaian tersebut belum cukup optimal untuk merefleksikan fungsi intermediasi perbankan secara penuh.
"Pertumbuhan kredit secara tahunan pada posisi Desember 2025 masih di angka satu digit, meskipun telah meningkat sejak Juni 2025. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri perbankan dalam menjalankan peran intermediasinya," tegasnya. Merujuk pada Survei Bank Indonesia, perlambatan penyaluran kredit lebih banyak dipengaruhi oleh faktor permintaan (demand) daripada sisi penawaran (supply).
Permintaan kredit baru tercatat mengalami penurunan di hampir seluruh segmen. Kredit konsumsi, misalnya, anjlok tajam dari 62,9% menjadi hanya 13,4%. Demikian pula dengan permintaan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menurun dari 78,4% menjadi 58,8%.
Fenomena lain yang menarik adalah peningkatan rata-rata undisbursed loan menjadi 10,22%. Angka ini mengindikasikan bahwa fasilitas kredit sebenarnya telah disetujui dan likuiditas bank tersedia, namun belum ditarik oleh para debitur. Kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian (wait and see) dari pelaku usaha maupun rumah tangga dalam menghadapi prospek ekonomi ke depan.
"Artinya, fasilitas kredit yang sudah disetujui oleh bank dan likuiditas sudah tersedia, tetapi realisasi penarikan tertahan. Ini mencerminkan sikap kehati-hatian dari dunia usaha dan juga rumah tangga sebagai nasabah individu," terang Hery. Ia menambahkan, "Jadi tantangannya bukan pada pasokan dana, melainkan pada tingkat kepercayaan dan prospek usaha di masa depan. Yang dibutuhkan bukan sekadar likuiditas tambahan, tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan."
Selain itu, segmen UMKM juga menghadapi tantangan yang nyata. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, pertumbuhan kredit UMKM terus menunjukkan perlambatan. Bersamaan dengan itu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) mulai merangkak naik sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi.
"Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih. Kombinasi antara pertumbuhan yang melemah dan risiko kredit yang meningkat menuntut pendekatan yang lebih selektif berbasis mitigasi risiko," jelasnya.
Ke depan, Hery menekankan bahwa penyaluran kredit UMKM tetap menjadi prioritas strategis. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis ekosistem yang memiliki visibilitas arus kas yang lebih transparan. Selain itu, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dan strategi mitigasi risiko menjadi kunci untuk menjaga kualitas aset perbankan.
"Ke depan ekspansi UMKM penting, tapi harus berbasis ekosistem cash flow yang lebih visibility dan early warning system yang juga lebih kuat," pungkas Hery.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar