Haluannews Ekonomi – Konflik yang memanas di Timur Tengah diprediksi akan menyeret Amerika Serikat (AS) ke dalam krisis ekonomi baru yang serius. Negara adidaya tersebut kini menghadapi ancaman tinggi untuk terjerembab ke dalam "stagflasi", sebuah kondisi ekonomi yang ditandai oleh inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lesu. Peringatan ini disampaikan oleh ekonom peraih Hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, dalam sebuah wawancara yang dilansir Haluannews.id pada Selasa (17/3/2026).
Related Post
Bahkan sebelum eskalasi konflik pada 28 Februari, yang melibatkan serangkaian serangan AS dan Israel terhadap Iran, Stiglitz telah mengindikasikan bahwa perekonomian AS sudah "mendekati stagflasi". Ia menyoroti sejumlah indikator pertumbuhan yang melambat sebelum perang pecah, seperti yang disampaikannya dalam wawancara di markas besar PBB di Eropa, Jenewa. "Situasi ini hanya… mendorong kita melewati ambang batas," tegasnya.
Perang di Timur Tengah secara efektif telah melumpuhkan aktivitas di Selat Hormuz, jalur maritim yang krusial. Selat ini biasanya menjadi lintasan bagi seperlima pasokan minyak mentah dunia dan volume gas yang signifikan. Akibatnya, harga minyak global meroket hingga 40-50% setelah Iran menutup jalur air tersebut dan melancarkan serangan terhadap target industri energi serta pelayaran di Teluk, sebagai respons atas konflik AS-Israel melawan republik Islam itu. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan guncangan serius pada sistem perdagangan global, yang sebelumnya sudah terbebani oleh kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump serta fragmentasi rantai pasokan pasca-pandemi Covid-19 dan perang Rusia di Ukraina.
Stiglitz, yang memenangkan Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2001 atas analisisnya tentang pasar dengan informasi asimetris, menegaskan bahwa AS adalah negara yang paling rentan terhadap stagflasi. Ia membandingkan situasi ini dengan guncangan minyak pada tahun 1970-an. "Risiko stagflasi tampaknya cukup tinggi bagi AS," kata profesor dari Universitas Columbia di New York itu.
Sementara itu, situasi di Eropa sedikit berbeda. Meskipun benua biru tersebut juga akan menghadapi tekanan inflasi pada sektor energi, mereka juga melihat stimulus pertumbuhan karena peningkatan dramatis dalam pengeluaran pertahanan, setelah Washington mengisyaratkan bahwa AS tidak dapat lagi diandalkan sepenuhnya untuk pertahanan. Stiglitz, yang pernah menjabat sebagai kepala ekonom di Bank Dunia pada akhir 1990-an dan ketua dewan penasihat ekonomi presiden AS Bill Clinton, menambahkan bahwa kebijakan Trump sebelumnya telah secara signifikan mengikis kekuatan ekonomi AS bahkan sebelum perang.
Beberapa indikator yang disebut Stiglitz sangat mencemaskan meliputi minimnya pertumbuhan angkatan kerja pada tahun 2025 dan kenaikan angka pengangguran bulan lalu. Selain itu, ia menyoroti bahwa pertumbuhan yang ada tidak seimbang. "Sekitar sepertiga berasal dari pembangunan pusat data kecerdasan buatan," jelasnya, merujuk pada kinerja pasar saham yang didominasi oleh perusahaan AI dan teknologi. "Jika Anda melihat pasar saham lainnya, kondisinya sangat lesu," tambahnya.
Pada saat yang sama, Stiglitz juga memperkirakan bahwa kebijakan tarif Trump akan memperparah inflasi. Biasanya, penerapan tarif akan menyebabkan apresiasi nilai mata uang suatu negara karena mengurangi impor, yang seharusnya menurunkan inflasi. Namun, dalam kasus ini, ia menunjukkan bahwa "dolar justru melemah." Hal ini, menurutnya, karena Trump telah "mengikis keyakinan terhadap Amerika dan dolar." Dolar yang lebih lemah berarti, alih-alih inflasi yang lebih rendah akibat tarif, justru terjadi inflasi yang lebih tinggi. "Semua yang kita impor menjadi lebih mahal dalam dolar," paparnya. Ditambah lagi, kini ada inflasi yang dipicu oleh perang, serta ketidakpastian yang lebih besar di kalangan rumah tangga dan pelaku bisnis. Ia menegaskan bahwa bisnis "tidak dapat berinvestasi dalam keadaan seperti ini." "Mereka tidak tahu berapa tarif yang akan dikenakan, berapa lama perang ini akan berlangsung, atau berapa harga energi nantinya," pungkas Stiglitz.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar