Haluannews Ekonomi – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Holding BUMN Farmasi memanas. Anggota dewan tak hanya menyoroti kerugian yang terus dialami perusahaan-perusahaan farmasi pelat merah, tetapi juga mempertanyakan upaya mengembalikan kepercayaan publik setelah terungkapnya kasus pinjaman online (pinjol) yang melibatkan karyawan dan tunggakan gaji.
Related Post
Imas Aan Ubudiah, anggota Komisi VI DPR RI, secara tegas mengungkapkan kekhawatirannya terkait penggunaan pinjol oleh karyawan PT Indofarma (INAF). "Jejak digital di media sosial sulit dihapus, Pak. Bagaimana kami bisa percaya bahwa Bapak bisa menyelamatkan perusahaan ini, melihat wajah-wajah jajaran Kimia Farma dan Indofarma, kami ragu," tegas Imas dalam RDP Kamis (8/5/2025). Ia menyoroti dampak negatif dari kasus pinjol tersebut terhadap citra perusahaan.
Lebih lanjut, Imas juga mempertanyakan kinerja Kimia Farma yang meski memiliki 1.054 apotek, masih merugi dan menunggak gaji 12.000 karyawannya. "Warga di daerah pemilihan saya (Garut dan Tasikmalaya) sebenarnya puas dengan pelayanan KAEF, tetapi harga obatnya kurang kompetitif," ujarnya. Ia mendesak penjelasan terkait tunggakan gaji tersebut, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan karyawan. "12.000 pegawai ini, apakah termasuk yang gajinya belum dibayar? Bayangkan, jutaan netizen membaca berita tentang karyawan yang kesulitan membeli beras," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Umum SP Indofarma, Meidawati, telah mengungkapkan tunggakan gaji sebesar Rp 95 miliar yang belum dibayarkan kepada karyawan. Hal ini semakin memperkuat sorotan DPR terhadap manajemen Holding BUMN Farmasi. RDP ini menjadi momentum penting bagi Holding BUMN Farmasi untuk memberikan penjelasan yang transparan dan meyakinkan kepada publik serta DPR terkait langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang ada.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar