haluannews.id – Sosok ekonom terkemuka yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Chatib Basri menyuarakan optimisme kuat terhadap prospek investasi di Indonesia. Ia bahkan menyebutnya memiliki daya pikat yang membuat para pemodal sulit berpaling saking ketagihannya.
Related Post
"Saya pernah menjadi Kepala BKPM dan selalu mengatakan di tengah ketidakpastian ini saran saya kepada investor adalah ‘Berinvestasi di Indonesia itu sangat berbahaya karena sifatnya yang adiktif’," ungkap Chatib dalam gelaran Grab Business Forum 2026 di Jakarta Selasa 9 Juni 2026.
Chatib mengajak para investor untuk tidak gentar atau menyerah berinvestasi di Tanah Air. Meskipun situasi ekonomi saat ini mungkin sedang tidak ideal ia berharap kondisi akan membaik dalam jangka menengah hingga panjang.
"Situasinya mungkin kurang baik tapi mudah-mudahan dalam jangka menengah dan panjang kita akan menjadi lebih baik," tambahnya.
Indonesia memang sedang menghadapi gempuran tantangan ekonomi termasuk depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini telah menembus level Rp 18 ribu. Kondisi ini memicu banyak pihak mulai membandingkan situasi sekarang dengan krisis moneter 1998.
Namun Chatib Basri menegaskan bahwa perbandingan tersebut tidaklah tepat. Menurutnya ada perbedaan mendasar dalam sistem nilai tukar fleksibel antara kedua periode tersebut.
"Kelompok masyarakat menengah ke atas khususnya telah mengantisipasi depresiasi rupiah sejak jauh hari. Mereka yang memiliki anak sekolah di luar negeri sudah mengamankan aset mereka dengan mengonversi rupiah ke dolar atau melakukan lindung nilai (hedging) begitu pula perusahaan-perusahaan besar," jelas Chatib.
Situasi ini sangat berbeda dengan tahun 1998 di mana masyarakat Indonesia belum akrab dengan mekanisme nilai tukar fleksibel. Akibatnya banyak yang tetap meminjam dalam bentuk dolar AS saat rupiah terperosok tajam kala itu.
Chatib justru menaruh perhatian lebih pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Mereka lah yang akan merasakan dampak langsung dari kenaikan harga bahan baku dan kebutuhan pokok.
"Jadi sebetulnya yang perlu dijaga itu adalah bagaimana memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk mengatasi isu ini," pungkasnya.
Tinggalkan komentar