Paradoks Pembangunan SDM di Era Jambi Mantap

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

 
EcoReview –  Di Provinsi Jambi terdapat Paradoks dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), tentang prioritas, anggaran dan program yang tak saling menunjang untuk mencapai kemajuan. Soal SDM di Provinsi dibawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH belum berjalan dengan baik, lain gatal, lain pula yang digaruk, anggaran besar hasil tak optimal.

Dibelahan dunia manapun, soal SDM selain menjadi target pembangunan, juga merupakan modal dasar dalam pembangunan itu sendiri, dengan SDM yang baik pembangunan dapat berjalan dengan baik. Esensi ini mungkin diketahui tapi kurang begitu dipahami oleh mereka yang berkuasa, sebuah paradoks pengelolaan anggaran pendidikan yang dilakukan Gubernur Jambi. 

Mengacu batasan Paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Paradoks yang ingin saya ulas adalah tentang Gubernur Jambi yang kurang memiliki prioritas secara jelas soal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Jambi. 

Data BPS tahun 2023 bahwa jumlah pelajar yang ada di Jambi saat ini sebagai berikut SD (369.041), SMP (119.435), SMA (78.384) dan SMK (49.862). Faktanya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi masih di bawah IPM Nasional pada angka 72,14.

Di samping IPM faktor lain yang mempengaruhi input proses meningkatkan mutu pendidikan suatu daerah di antaranya dapat berupa, fasilitas untuk menunjang pendidikan, kemampuan para pengajar dalam menggali potensi murid, kurikulum yang kurang sesuai dengan keadaan saat itu, dan kurangnya kesejahteraan pengajar.

Meski sebenarnya dalam visi misi Jambi MANTAP, persoalan SDM termasuk misi utama untuk dimantapkan, namun upaya Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia terkesan sambil jalan, sambil lalu dan asal ada. Tak ada pendekatan kongkret yang ia lakukan untuk itu.

Dalam hal anggaran Jambi punya potensi, tahun 2023 ini saja anggaran untuk pendidikan di Provinsi Jambi sudah melebihi Mandatory Spending sebesar 20 persen dari APBD Provinsi Jambi yang angkanya sebesar Rp 1,017 triliun. 

Anggaran tersebut salah satunya diperuntukkan untuk kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk juga dengan anggaran untuk guru honorer dari APBD Provinsi Jambi yang dibebankan ke Pemerintah Provinsi Jambi. Selain itu ada juga anggaran untuk beasiswa bagi siswa SMA, SMK sederajat di Provinsi Jambi.

Hanya saja besaran anggaran pendidikan sebesar ini perlu diikuti program kerja yang tepat sasaran. Sehingga bisa mengatasi permasalahan pendidikan, terutama permasalahan yang muncul sebelum dan pasca pandemi covid-19.

Anggaran besar tapi tak menjawab masalah pendidikan Jambi, salah satunya adalah kurangnya pengalaman dan kompetensi guru membuat kualitas pendidikan menjadi menurun. 

Hal ini salah satunya disampaikan Doni Ropawandi mahasiswa doctoral National University of Malaysia yang meneliti tentang pendidikan berbasis Augmented Reality bependapat bahwa Jambi perlu melatih banyak guru dan dosen keluar negeri.

Menurutnya yang menjadi akar masalah pendidikan di Indonesia khusus provinsi jambi adalah kurangnya perhatian peningkatan kualitas guru sehingga langkah pendidikan kita menjadi sedikit terhambat.

Dalam hal ini ada dua akar masalah Pertama, pembelajaran tidak tuntas. Kedua, gurunya tidak kompeten. Faktor kompetensi guru menjadi sorotan dalam peneltianya ini. Sebab, sebaik apapun metode yang digunakan, keberhasilan pendidikan dan siswa dikelas sangat tergantung pada kompetensi guru.

Menurut penelitiannya sebanyak 55 persen Guru di Provinsi Jambi memiliki indeks kualitas yang rendah atau dibawah kemampuan dalam menghandle komptensi pelajar sehingga hal ini dapat menghambat laju pendidikan di provinsi Jambi.

Faktor lain yang mempengaruhi input proses meningkatkan mutu pendidikan diantaranya yaitu, fasilitas untuk menunjang pendidikan, kemampuan para pengajar dalam menggali potensi murid, kurikulum yang kurang sesuai dengan keadaan saat itu, dan kurangnya kesejahteraan pengajar

Semestinya, anggaran pendidikan provinsi yang besar ini bisa menjawab alokasi kebutuhan dana pelatihan yang fleksibel dan dapat mengakomodir lanskap pendidikan di provinsi Jambi sebagai sasaran.

Disrupsi di sektor pendidikan juga membutuhkan solusi dan tindak lanjut yang cepat dari guru dan sekolah. Pelatihan yang membangun kapasitas para guru dalam menggunakan otonomi yang lebih besar (greater autonomy) untuk merespons dampak dari bencana terhadap satuan pendidikan yang mereka tangani.

Hal yang ginian, belum tampak dari dari dunia pendidikan Jambi. Kenapa ? Mungkin kapasitas Gubernur yang belum mampu menjangkau ke arah itu.

Musababnya, dana pendidikan yang besar belum banyak bicara, peningkatan kualitas guru, padahal ini dibutuhkan untuk menyukseskan Program Merdeka Belajar. Pelaksanaan program ini memungkinkan para guru menentukan sendiri metode pembelajaran yang sesuai bagi anak didiknya dan sumber daya yang mereka miliki.

Terutama mendorong Keterlibatan Pelajar dalam Transformasi Digital, Namun kewenangan dan kebebasan ini akan percuma kalau kualitas guru tidak meningkat sehingga kesulitan dalam mengadaptasi metode belajar yang belum berubah dari sebelumnya. 

Selain masalah guru, minimnya akses internet dan gawai pintar terutama bagi guru di pedesaan di Provinsi Jambi juga menjadi penghalang. Pemerataan akses internet di seluruh wilayah pedalaman perlu menjadi fokus pemerintah. Pemerintah Provinsi Jambi perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan solusi untuk masalah ini. Menggandeng pihak swasta juga dapat dijadikan opsi supaya anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran.

Muara dari ketidaktepatan anggaran pendidikan Jambi, melahirkan masalah turunan, berupa angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada awal Desember 2022 lalu. 

Dalam rilisnya Desember 2022 lalu, BPS Provinsi Jambi menyampaikan bahwa pertumbuhan IPM Jambi menunjukkan angka IPM di tahun 2022 mencapai 72,14. Angka IPM Jambi ini meningkat sekitar 0,71 persen dibandingkan dengan IPM 2021.

 
Sejak tahun 2018, jauh sebelum Gubernur Haris berkuasa IPM Provinsi Jambi sudah masuk ke dalam kategori tinggi karena angkanya sudah melebihi 70. Namun hal ini justru menjadi Paradoks lanjutan, saat pembangunan manusia yang dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Jambi terkesan menunjukkan keberhasilannya.

Buktinya, IPM Jambi jika dibandingkan dengan angka IPM nasional masih lebih rendah. IPM nasional di tahun 2022 ini sudah mencapai 72,91. Di antara Provinsi-provinsi se-sumatera, IPM Jambi berada di urutan ke 8 dari 10 Provinsi. Ranking Jambi lebih baik dibandingkan Sumatera Selatan dan Lampung. Artinya, tidak ada peningkatan SDM dalam konteks daya saing Jambi dibanding daerah lain. Kita maju disaat orang jauh lebih maju.

• Pengamat.