Haluannews Ekonomi – Desentralisasi yang kian tergerus menjadi sorotan tajam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Para kepala daerah merasa kewenangan mereka, khususnya dalam hal penganggaran dan kebijakan publik, semakin terkikis. Kondisi ini, menurut APKASI, memberatkan daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Related Post
Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Wiyatno, mengungkapkan keprihatinannya. Ia menjelaskan bahwa kepala daerah menghadapi tantangan besar, mulai dari pemangkasan kewenangan penerbitan izin hingga pemotongan dana hibah. Hal ini berdampak signifikan terhadap pengelolaan daerah, terutama di luar Pulau Jawa.
Sebagai gambaran, Kabupaten Kapuas memiliki APBD sebesar Rp 3,3 triliun, namun PAD-nya hanya mencapai Rp 224 miliar. Disparitas yang signifikan ini menggambarkan kesulitan daerah dalam mengelola keuangan di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah otonomi daerah tengah dipreteli?
Wiyatno memaparkan kesulitan tersebut dalam wawancara eksklusif bersama Shafinaz Nachiar di program Nation Hub, Haluannews.id (Jumat, 13/06/2025). Wawancara tersebut mengungkapkan detail tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah tekanan untuk meningkatkan PAD. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam terhadap model desentralisasi di Indonesia.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar