haluannews.id – Peta pengelolaan infrastruktur penerbangan di Jawa Timur mengalami perubahan signifikan. PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau yang lebih dikenal sebagai InJourney Airports secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak lagi memegang kendali atas operasional Bandara Dhoho yang terletak di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Estafet pengelolaan bandara strategis tersebut kini resmi berpindah tangan ke sektor swasta.
Berdasarkan informasi terbaru, kendali operasional Bandara Dhoho kini sepenuhnya berada di bawah naungan PT Surya Dhoho Investama (SDHI). Perlu diketahui bahwa PT Surya Dhoho Investama merupakan entitas bisnis yang merupakan anak usaha dari raksasa industri tembakau, PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Langkah ini menandai babak baru bagi perusahaan milik grup Gudang Garam dalam memperluas portofolio bisnis mereka ke sektor infrastruktur transportasi udara.
Kepastian mengenai peralihan ini telah diperkuat melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, telah menerbitkan keputusan resmi yang menetapkan PT Surya Dhoho Investama sebagai pengelola tunggal Bandara Dhoho. Perubahan status pengelolaan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 25 September 2026.
Transisi ini terjadi menyusul berakhirnya masa perjanjian kerja sama antara pihak BUMN, InJourney Airports, dengan PT Surya Dhoho Investama pada 31 Agustus 2026. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pun telah memberikan lampu hijau dengan menerbitkan sertifikat resmi bagi PT Surya Dhoho Investama sebagai badan usaha bandar udara (BUBU) sejak 19 September 2026.
Dalam menjalankan operasionalnya ke depan, PT Surya Dhoho Investama akan menggunakan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Dalam mekanisme ini, peran pemerintah tetap krusial di mana Direktur Jenderal Perhubungan Udara bertindak sebagai penanggung jawab utama proyek. Sementara itu, PT Surya Dhoho Investama akan fokus pada aspek manajemen, operasional, dan pengembangan layanan bandara.
Skema kerja sama ini juga dirancang untuk memberikan keuntungan bagi kas negara. Melalui sistem konsesi yang diterapkan, sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh pengelolaan bandara akan masuk sebagai pendapatan negara. Namun, pemerintah tetap memegang kendali pengawasan yang ketat. Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap regulasi penerbangan atau ketentuan dalam perjanjian kerja sama, pemerintah memiliki wewenang penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak pengelola.
Langkah strategis ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kediri dan sekitarnya, mengingat Bandara Dhoho memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang utama bagi mobilitas masyarakat dan logistik di Jawa Timur bagian selatan. Dengan manajemen dari grup perusahaan besar seperti Gudang Garam, optimisme terhadap peningkatan layanan dan fasilitas bandara pun semakin tinggi.
Tinggalkan komentar