Haluannews Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengisyaratkan adanya gelombang konsolidasi besar-besaran di sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Langkah strategis ini ditempuh dalam rangka memenuhi kebijakan kepemilikan tunggal atau Single Presence Policy (SPP), yang bertujuan menata ulang lanskap perbankan mikro di Indonesia agar lebih kuat dan efisien.
Seorang pejabat OJK, yang namanya tidak disebutkan secara spesifik dalam rilis pers Haluannews.id, menegaskan bahwa sejumlah besar BPR kini tengah mengantre untuk proses peleburan. "Kami sedang memproses merger mereka semua. Sudah banyak yang mengantre, hanya tinggal sedikit [BPR] yang belum memenuhi ketentuan ini," ujarnya selepas Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK baru-baru ini.
Kebijakan SPP secara fundamental mengharuskan satu pihak, baik individu maupun korporasi, untuk hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank umum atau BPR saja. Ini berarti, entitas yang sebelumnya menguasai lebih dari satu BPR wajib melakukan konsolidasi atau membentuk perusahaan induk. "Kebijakan kepemilikan tunggal memastikan bahwa satu orang atau satu perusahaan tidak boleh memiliki lebih dari satu BPR. Jadi, yang masih memiliki banyak harus segera di-merger," pungkasnya.
Gelombang Konsolidasi Demi Penguatan Sektor
Implementasi kebijakan ini telah membuahkan hasil konkret. Belum lama ini, OJK merestui penggabungan empat BPR di kawasan Priangan Timur, Jawa Barat, yaitu PT BPR Nusamba Sukaraja, PT BPR Nusamba Plered, PT BPR Nusamba Singaparna, dan PT BPR Mitra Harmoni Indramayu, yang kini bertransformasi menjadi PT BPR Nusamba Tanjungsari. Konsolidasi ini diharapkan memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan ketahanan BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sepanjang tahun lalu, dua aksi merger besar lainnya juga telah terekam. Pertama, empat BPR di bawah satu naungan, yakni PT BPR Bina Sejahtera Insani (Binsani), PT BPR Rejeki Insani, PT BPR Dutabhakti Insani, dan PT BPR Bina Kharisma Insani, memutuskan untuk melebur. PT BPR Binsani di Karanganyar, Jawa Tengah, bertindak sebagai entitas penerima penggabungan, dengan merger resmi berlaku pada 27 Agustus 2025.
Kedua, Bank Syariah Matahari, yang didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, memperoleh izin operasional dari OJK pada 18 Juni 2025. Bank ini sebelumnya merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dijadikan "cangkang" untuk mendirikan Bank Umum Syariah (BUS). Pemilihan Bank Syariah Matahari sebagai entitas cangkang ini didasari oleh kompleksitas penggabungan 17 BPRS milik Muhammadiyah menjadi satu kesatuan.
Kinerja Positif di Tengah Perubahan
Terlepas dari penurunan jumlah BPR/BPRS akibat konsolidasi, OJK mencatat pertumbuhan positif dalam indikator kinerja agregat. Per November 2025, total aset BPR/BPRS secara keseluruhan tumbuh 5,38% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi kredit sebesar 5,48% yoy, mencapai Rp176,06 triliun, serta peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,07% yoy menjadi Rp167,72 triliun. Data ini mengindikasikan resiliensi dan potensi pertumbuhan sektor perbankan mikro pasca-konsolidasi.
Gelombang merger BPR ini menegaskan komitmen OJK untuk menciptakan industri perbankan mikro yang lebih kuat, efisien, dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung UMKM.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar