Haluannews Ekonomi – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, memberikan penjelasan komprehensif mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kerap berada dalam posisi defisit. Penjelasan ini juga mengupas tuntas kaitannya dengan penerbitan surat utang negara, sebuah topik krusial dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Pemaparan ini disampaikan di hadapan para pelajar, mahasiswa, dan peserta lainnya dalam gelaran Jogja Financial Festival 2026, Sabtu (23/6/2026).
Suminto mengawali penjelasannya dengan menegaskan peran fundamental APBN sebagai salah satu instrumen vital dalam mendorong pembangunan nasional. "APBN adalah salah satu instrumen penting untuk pembangunan. Kita ingin semua mesin pertumbuhan itu bekerja dengan baik, untuk menopang pembangunan," ujarnya. Ia menekankan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan APBN bertindak sebagai mesin pendorong utamanya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, mesin fiskal, yakni APBN, harus dioptimalkan secara maksimal. Selain itu, peran sektor swasta juga tidak kalah penting sebagai penopang pertumbuhan, dengan sektor keuangan menjadi "darah" yang mengalirkan aktivitas perekonomian, mendukung baik sektor fiskal maupun sektor riil.
Untuk memaksimalkan kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, pemerintah mengadopsi kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan ini, yang berarti pemerintah membelanjakan lebih banyak dana untuk membiayai berbagai program pembangunan, secara inheren menimbulkan risiko defisit pada APBN. Namun, Suminto menjelaskan bahwa defisit ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah desain strategis. "APBN perlu ekspansif, artinya pemerintah perlu belanja lebih besar untuk membiayai pembangunan. Nah, untuk belanja yang lebih besar, untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, maka APBN kita desain defisit," paparnya. Ia menambahkan bahwa defisit merupakan cara pemerintah mengelola APBN secara ekspansif guna mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang lebih cepat.
Konsekuensi logis dari APBN yang didesain defisit adalah kebutuhan pemerintah untuk melakukan pembiayaan melalui utang. Suminto memaparkan evolusi metode pembiayaan utang Indonesia. Di masa lalu, ketika banyak negara belum memiliki akses langsung ke pasar keuangan global, utang didominasi oleh pinjaman dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), atau Islamic Development Bank. Namun, seiring dengan kemajuan dan penguatan posisi Indonesia di kancah global, negara ini kini mampu mengakses pasar keuangan internasional secara mandiri.
Oleh karena itu, ketika pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai APBN guna mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang negara menjadi opsi utama. Pembiayaan utang saat ini tidak lagi didominasi oleh pinjaman bilateral antar negara atau pinjaman dari bank pembangunan multilateral. Suminto mengungkapkan bahwa mayoritas, sekitar 85% hingga 87%, pembiayaan utang untuk APBN berasal dari penerbitan SBN. "Bukan lagi pinjaman luar negeri. Multilateral, bilateral. Surat berharga negara sendiri, variasi," jelasnya.
Pemerintah Indonesia menerbitkan berbagai bentuk SBN, baik yang bersifat konvensional maupun syariah, seperti sukuk negara. Instrumen-instrumen ini diserap oleh investor institusional, termasuk perbankan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pembiayaan melalui SBN ritel yang ditujukan bagi investor individu, memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk turut serta dalam pembiayaan pembangunan negara.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar