Haluannews Ekonomi – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI gencar mendorong transaksi karbon di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon). Langkah ini ditempuh dengan mengajak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk aktif berpartisipasi dalam perdagangan unit karbon. Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya KLH, Noer Adi Wardojo, usai menghadiri Green Summit 2025 di Graha Nandhika Sucofindo, Kamis (28/8/2025).
Related Post
Adi menjelaskan, KLH akan membuka komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta dan lembaga yang bergerak di bidang penilaian dan verifikasi skema kredit karbon. "Kita akan ajak semua untuk memanfaatkan peluang besar ini. Ini bukan hanya soal nilai ekonomi, tapi juga manfaat nyata bagi perbaikan lingkungan Indonesia," tegas Adi.
Menurutnya, kunci utama adalah kolaborasi. Semua pihak, termasuk BUMN, perlu terlibat aktif. BUMN, sebagai representasi pemerintah, diharapkan mampu menjadi contoh dalam menjalankan bisnis berkelanjutan dan ramah lingkungan. "BUMN harus menunjukkan kepemimpinan di sektor ini. Kita akan sering berkoordinasi dengan BUMN untuk mewujudkan hal tersebut," tambahnya.
Data hingga Juli 2025 menunjukkan perdagangan unit karbon di IDX Carbon telah mencapai 1,6 juta ton CO2 ekuivalen Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK), dengan nilai transaksi mencapai Rp77,85 miliar. Angka ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta dan BUMN. KLH optimistis langkah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar