Haluannews Ekonomi – Data terbaru mengungkap sinyalemen ekonomi Indonesia yang tengah merana. Penjualan barang tahan lama ambles, sementara kredit macet di sektor perumahan dan otomotif meroket. Ini pertanda bahaya yang tak boleh disepelekan.
Related Post
Penjualan mobil di bulan Juni 2025 anjlok hingga 57.761 unit, mengalami penurunan 4,71% dibandingkan Mei 2025. Lebih memprihatinkan lagi, penjualan mobil di semester pertama 2025 hanya mencapai 374.741 unit, turun 8,60% dibanding periode yang sama tahun 2024. Lesunya penjualan mobil ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan piutang multifinance. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan hanya 2,83% di Mei 2025, angka terendah sepanjang tahun ini. Bandingkan dengan Mei 2024 yang mencapai pertumbuhan dua digit, 10,82%.
Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya angka kredit bermasalah (NPF) gross multifinance sebesar 14 basis poin (bps) secara bulanan. Meskipun lebih baik dibanding Mei tahun lalu, naiknya NPF net multifinance sebesar 6 bps (bulanan) dan 13 bps (tahunan) tetap menjadi alarm bahaya. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi, mengakui sektor pembiayaan konsumtif tengah tertekan. Ia berharap pemerintah segera menggelontorkan stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Suwandi bahkan memprediksi penjualan mobil tahun ini hanya akan mencapai 800.000 unit, jauh dari target Gaikindo sebesar 900.000 unit.
"Kita berharap pemerintah segera mengeluarkan stimulus untuk menggerakkan konsumsi. Kondisi saat ini memang berat," ungkap Suwandi kepada Haluannews.id.
Di sektor perumahan, kondisi semakin mengkhawatirkan. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) KPR mencapai rekor tertinggi empat tahun terakhir, menembus angka 3,24% pada Mei 2025. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka NPL KPR di akhir 2020 (2,78%), dan terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan pembiayaan perumahan pun melambat drastis, dari double digit di awal tahun menjadi single digit di Mei 2025.
Data ini menunjukkan semakin sulitnya masyarakat Indonesia membayar cicilan rumah dan mobil. Kondisi ini berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini sebelum memburuk.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar