Haluannews Ekonomi – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap manajemen sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam sambutannya di APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (28/8/2025), Prabowo menyoroti pengelolaan aset negara yang dinilai belum optimal. Menurutnya, aset BUMN yang terhimpun di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mencapai US$ 1.000 miliar, menjadikan Indonesia pemilik sovereign wealth fund (SWF) kelima terbesar dunia setelah Norwegia, China, dan Abu Dhabi (UAE). Namun, Prabowo menyayangkan masih banyaknya manajemen BUMN yang kurang transparan dan efisien. "Tidak main-main, selama ini (aset) tercecer nggak jelas dan banyak yang tidak baik manajemennya, yang tidak baik saya ingin beresin semua itu," tegas Prabowo.
Related Post
Sebagai langkah nyata, Prabowo bahkan menghapus tantiem atau bonus bagi komisaris BUMN. Ia menilai istilah "tantiem" yang berbau kolonialisme Belanda tidak relevan dan merugikan negara. "Saya cek itu bahasa Belanda. Tantiem artinya bonus. Kenapa sih nggak pakai istilah sederhana bonus gitu loh, yang repot perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya, enak di lo nggak enak di rakyat, no, coret," tegasnya. Komisaris yang keberatan dengan kebijakan ini pun diminta untuk mengundurkan diri. "Yang nggak mau Alhamdulillah you nggak mau, out. Get out, banyak anak muda yang mau masuk," sambung Prabowo.
Prabowo juga menyindir direksi BUMN yang dianggapnya bertindak layaknya raja di perusahaan masing-masing. "Ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri," ujarnya. Ia menekankan bahwa tidak ada jabatan yang abadi, termasuk jabatan Presiden RI sekalipun. "Kalau saya nggak benar, kalau saya brengsek, saya bisa diganti, nggak ada orang yang tidak bisa diganti," tandasnya. Pernyataan Prabowo ini menunjukkan komitmennya untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam pengelolaan BUMN demi memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar